Perkokoh Posisi Lumbung Pangan Kalbar, Bupati Satono Desak Penguatan Irigasi dan Infrastruktur Listrik
SAMBAS – TERASBERITA.ID — Bupati Sambas, Satono, menghadiri agenda High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalbar, Rabu (22/7/2026). Dalam forum strategis lintas instansi tersebut, Satono menegaskan komitmen daerahnya untuk terus memperkokoh status Kabupaten Sambas sebagai lumbung pangan penyumbang beras terbesar di wilayah Kalimantan Barat.
Guna memaksimalkan potensi tersebut, Satono menargetkan peningkatan produktivitas pertanian agar para petani di Sambas mampu melakukan panen padi hingga tiga kali dalam setahun. Dalam kesempatan yang sama, ia turut memberikan apresiasi atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait kenaikan harga pembelian gabah. Kebijakan ini dinilai terbukti efektif dalam mendongkrak kesejahteraan petani sekaligus menstimulasi perputaran roda ekonomi daerah secara langsung.
Antisipasi Kemarau dan Dukungan Investasi Perbatasan
Kendati sektor pertanian menunjukkan tren positif, Satono memaparkan adanya ancaman serius berupa risiko gagal panen akibat fenomena kemarau berkepanjangan. Menyikapi hal ini, ia secara khusus mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat untuk turun tangan memberikan dukungan nyata melalui pembangunan dan penguatan sistem irigasi, sehingga produktivitas lahan dapat terus terjaga sepanjang tahun.
Lebih lanjut, Satono juga menyoroti urgensi keandalan infrastruktur energi listrik di Kabupaten Sambas. Ketersediaan pasokan listrik yang stabil dinilai sebagai prasyarat fundamental untuk menunjang iklim investasi, memacu pertumbuhan ekonomi, serta menyukseskan berbagai agenda pembangunan nasional di kawasan beranda terdepan negara.
Sementara itu, sebagai wujud intervensi konkret dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga di tingkat lokal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sambas terus menggencarkan program operasi pasar murah. Distribusi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau ini dilaksanakan secara masif dan merata, menjangkau seluruh kecamatan hingga ke kawasan pelosok desa guna melindungi daya beli masyarakat.
