JPPI Dorong MBG Berakar di Daerah: Uang Program Harus Berputar untuk Petani dan UMKM Lokal
Terasberita.id – Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mendesak agar pemerintah daerah diberi peran utama dalam mengoordinasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tujuannya, agar rantai pasok pangan program ini mengutamakan petani, peternak, dan UMKM setempat, sehingga anggaran program tidak hanya berputar di tangan pemasok besar dari luar daerah.
Ubaid menjelaskan, setiap daerah seharusnya memprioritaskan pembelian bahan pangan dari produksi warga setempat. Daerah yang memiliki peternak ayam, misalnya, sebaiknya memenuhi kebutuhan telur dan daging ayam dari peternak lokal. Hal yang sama berlaku untuk ikan, sayuran, dan beras.
“Jadi tidak hanya menguntungkan pengusaha kelas kakap saja. Supplier ayam, beras, dan lainnya mestinya memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat, yang ada di lokal,” ujar Ubaid dalam Podcast Jurnalist & Content Creator (JCCNetwork), Senin (12/10/2026).
Saat ini, lanjutnya, pelaksanaan MBG belum sepenuhnya melibatkan potensi lokal. Pemerintah daerah perlu memetakan kebutuhan pangan program dan menyesuaikannya dengan kapasitas produksi warga desa. Jika produksi lokal belum mencukupi, pemerintah daerah dapat mendorong pengembangan usaha baru sesuai kebutuhan tersebut.
Tanpa koordinasi yang terintegrasi antar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dikhawatirkan terjadi persaingan yang justru merugikan pelaku usaha lokal, karena kebutuhan pangan malah dipasok dari luar daerah.
“Maka pemerintah daerah itu bisa mendorong apa saja sumber daya yang ada di daerah itu yang bisa dikembangkan dengan dana yang berputar di program MBG ini,” tegasnya.
Pengelolaan yang terkoordinasi, kata Ubaid, akan memberikan dampak ganda: kebutuhan gizi terpenuhi, sekaligus membuka pasar baru bagi petani dan peternak, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Keberhasilan MBG, menurutnya, tidak hanya diukur dari makanan yang tersaji di meja anak, tetapi juga dari dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat setempat.
“Semua SPPG yang ada di daerah itu jika diorkestrasi oleh pemerintah daerah bisa memberdayakan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menumbuhkan industri baru,” tandasnya.
(dr)
