Ubah Ribuan Transjakarta Jadi Bus Listrik, Gubernur Pramono Sebut Butuh Dana Rp5,07 Triliun
JAKARTA – TERASBERITA.ID — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa megaproyek elektrifikasi ribuan armada bus Transjakarta membutuhkan pembiayaan fantastis yang menembus angka Rp5,07 triliun. Ia menilai realisasi anggaran tersebut merupakan salah satu bentuk kerja sama yang paling menantang bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono di sela-sela agenda penandatanganan kerja sama antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan sejumlah perangkat daerah yang digelar di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Senin (12/10/2026).
“Dari sekian banyak (dokumen) yang ditandatangani tadi, menurut saya yang paling berat untuk diwujudkan adalah pembiayaan untuk elektrifikasi armada Transjakarta yang mencapai Rp5,07 triliun,” ungkap Pramono.
Besarnya kebutuhan anggaran tersebut bahkan telah dikomunikasikan secara informal kepada pimpinan legislatif. Pramono mengaku telah mendiskusikan hal ini dengan Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco. “Tadi saya bisik-bisik dengan Pak Ketua dan Pak Basri Baco, angkanya memang besar sekali,” tambahnya.
Sebagai gambaran, Pramono menjelaskan bahwa dari total keseluruhan armada Transjakarta yang saat ini mengaspal—mencapai lebih dari 3.782 unit—jumlah bus bertenaga listrik yang beroperasi baru menyentuh angka sekitar 500 unit.
Dorong Ekosistem Transportasi Hijau Secara Komprehensif
Ke depannya, Pemprov DKI Jakarta menargetkan percepatan elektrifikasi armada untuk mewujudkan ekosistem transportasi publik yang lebih ramah lingkungan. Inovasi ini tidak hanya difokuskan pada kendaraan full listrik (Electric Vehicle/EV), melainkan juga mencakup adopsi teknologi berbasis hybrid dan hidrogen.
“Kalau proyek ini bisa direalisasikan, ke depannya hampir 100 persen bus kita akan menggunakan teknologi elektrik, hybrid, maupun hidrogen. Sebab, sebentar lagi armada bus hidrogen dan hybrid juga akan segera masuk,” jelas Pramono.
Meski bertumpu pada transisi transportasi hijau, Pramono mengingatkan bahwa elektrifikasi kendaraan operasional saja tidak cukup untuk menuntaskan krisis polusi udara di langit Jakarta. Ia menyoroti perlunya intervensi dan penanganan komprehensif terhadap sumber-sumber polutan masif lainnya, terutama dari aktivitas pembangkit listrik dan sektor industri di kawasan penyangga yang hingga kini masih bergantung pada bahan bakar batu bara.
