Pimpinan Komisi IX DPR Minta Evaluasi Program MBG Gunakan Indikator Gizi yang Valid
JAKARTA – TERASBERITA.ID — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mendesak pemerintah agar menggunakan indikator status gizi yang valid dan teruji secara ilmiah dalam mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Politikus PDI Perjuangan ini menilai, program berskala nasional dengan alokasi anggaran triliunan rupiah wajib memiliki tolok ukur capaian yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Charles menegaskan, bila sasaran utama MBG adalah membenahi kualitas kesehatan masyarakat, parameternya harus merujuk langsung pada indikator klinis baku.
“Program sebesar ini tidak bisa dievaluasi sekadar berdasarkan asumsi atau indikator yang tidak secara langsung mengukur status gizi,” tegas Charles, Kamis (30/7/2026).
Menurutnya, ukuran keberhasilan MBG semestinya dinilai dari tren penurunan kasus gagal tumbuh (stunting), gizi kurang atau kurus (wasting), berat badan kurang (underweight), hingga prevalensi anemia, yang selama ini dipotret melalui Survei Kesehatan Indonesia (SKI) serta Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).
Kritisi Rujukan Data Susenas Kemenkes
Lebih lanjut, Charles mengkritisi rujukan data yang dipaparkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yang sempat menyebutkan lebih dari 100 juta penduduk Indonesia mengalami kekurangan gizi berbasis data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
Kementerian Kesehatan didesak untuk transparan membeberkan metodologi penarikan kesimpulan tersebut ke ruang publik.
“Susenas pada dasarnya merupakan survei sosial ekonomi rumah tangga, bukan instrumen yang dirancang khusus untuk mengukur status gizi penduduk secara langsung,” papar Charles.
Ia mengingatkan bahaya salah diagnosis dalam perumusan kebijakan publik.
“Kebijakan publik harus dibangun di atas indikator yang tepat. Kalau diagnosisnya keliru, terapinya berpotensi keliru. Tanpa tolok ukur yang valid, sulit memastikan apakah uang negara benar-benar menghasilkan perbaikan status gizi masyarakat,” imbuhnya.
Menkes Soroti Masalah Gizi Ratusan Juta Warga
Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers di kantor Kemenko Pangan, Rabu (29/7/2026), menekankan urgensi program MBG sebagai jalan keluar dari krisis kesehatan mendasar di tanah air.
Budi mengutip data Susenas yang memotret empat desil kelompok ekonomi terbawah, atau setara lebih dari 100 juta jiwa, masih menghadapi persoalan defisit asupan gizi. Selain itu, prevalensi stunting nasional yang berada di kisaran mendekati 20 persen menuntut intervensi makanan bergizi yang agresif pada anak-anak usia pra-sekolah hingga pendidikan dasar.
Meski mengakui adanya celah operasional yang perlu disempurnakan bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Budi menilai kehadiran MBG merupakan intervensi vital untuk memutus rantai masalah kesehatan generasi masa depan.
