Bahlil Instruksikan Fraksi Golkar Kritis terhadap Menteri yang Lambat, Termasuk Kader Sendiri
JAKARTA – TERASBERITA.ID — Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menginstruksikan seluruh anggota Fraksi Golkar DPR RI agar tidak segan mengkritik kementerian yang dinilai lambat dalam mengeksekusi program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Instruksi tegas ini berlaku menyeluruh, termasuk bagi kementerian yang dipimpin oleh kader Partai Golkar.
Bahlil menekankan bahwa sikap kritis dari parlemen bukanlah bentuk penarikan dukungan terhadap pemerintah, melainkan langkah korektif esensial agar target program nasional tercapai. Ia bahkan secara terbuka mempersilakan anggota dewan menyoroti kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang saat ini ia pimpin apabila eksekusi programnya tersendat.
“Semua menteri yang ada di Golkar tidak boleh merasa tidak didukung apabila dikoreksi oleh parlemen. Kita harus fair. Menteri dari Golkar harus mampu menjawab kritik tersebut dengan argumentasi yang komprehensif,” tegas Bahlil saat memberikan pengarahan kepada pengurus DPP, DPD, dan Fraksi Golkar DPR RI, Selasa (18/8/2026).
Koreksi Konstruktif Demi Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Bahlil, kelambanan kementerian dalam merealisasikan program akan berdampak langsung pada rendahnya serapan anggaran belanja pemerintah. Padahal, belanja negara merupakan salah satu motor penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di masyarakat.
“Memperlambat realisasi program yang sudah direncanakan itu sama saja dengan menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional. Mana ada orang hebat tanpa ada koreksi, jangan kita memosisikan diri selalu benar,” imbuhnya.
Kawal Ketat Pembahasan RAPBN 2027
Sebagai salah satu partai koalisi penguasa dengan basis kursi terbesar di parlemen, Bahlil menyebut bahwa dukungan Golkar harus diwujudkan dalam bentuk pengawalan yang presisi. Ia menugaskan Fraksi Golkar untuk mengawal ketat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Bahlil menggarisbawahi perlunya sinkronisasi yang kuat antara visi-misi Presiden, penjabaran program di tingkat kementerian, dan dukungan alokasi anggarannya.
“Harus ada korelasi yang nyambung antara apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dengan program kementerian dan alokasi anggarannya. Jangan sampai terjadi distorsi antara gagasan dan program nyata. Masukan konstruktif dari fraksi harus dimaknai sebagai wujud dukungan total kita kepada pemerintah,” pungkasnya.
