TerasBerita.ID-Pemerintah mendorong akselerasi peran Badan Layanan Umum dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLU pada Instansi Pemerintah dengan memberikan layanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan, meskipun tetap mengutamakan prinsip efisiensi dan produktivitas.
Di masa pandemi Covid-19, Menteri Sri Mulyani menyatakan satker BLU didorong untuk dapat menjadi lokomotif pemulihan ekonomi nasional (PEN).
“Kebijakan Pemerintah dalam program PEN tidak terlepas dari peran serta 252 BLU yang dengan fleksibilitasnya dapat lebih agile dan responsif menghadapi dinamika pandemi terutama dalam layanan kesehatan dan pendidikan serta mendukung UMKM untuk tetap survive,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam pembukaan BLU EXPO 2021 di Istora Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (16/11/21).
Sebagai Pembina Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), Kementerian Keuangan terus berusaha mendorong satker BLU harus dapat menghadirkan strategi-strategi yang extraordinary guna memulihkan ekonomi Indonesia melewati tantangan yang luar biasa untuk bangkit dari krisis akibat pandemi.
Melalui penyelenggaraan virtual expo, Kementerian Keuangan berupaya mendekatkan layanan BLU kepada masyarakat.
Acara yang berlansung dari tanggal 16 s.d. 18 November 2021 secara virtual itu melibatkan seluruh BLU di Indonesia. Acara itu memiliki tema besar yaitu “BLU Berstrategi Pulihkan Ekonomi”.
“Tema ini diangkat dalam rangka menegaskan kembali dukungan pemerintah untuk mengakselarasi pertumbuhan ekonomi. Hal ini sangat relevan dengan tujuan pemerintah,” jelas Menkeu.
Dalam rangkaian kegiatan BLU Expo, Kemenkeu juga melaksanakan lima agenda penandatanganan kerjasama yaitu: (i) MoU Akselerasi Sinergi Program RS Jejaring Nasional, (ii) MoU Digital Hub, Talent Pool Era Digital, (iii) MoU Akselerasi Sinergi Program Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, (iv) MoU Integrasi Sistem Informasi Untuk Akselerasi Serfitikasi Halal dan (v) MoU Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SPI.
“Berbagai MoU pada hari ini tujuannya adalah supaya para BLU bersinergi, sama dengan para menteri bersinergi, Kementerian/Lembaga, BLU-nya juga bersinergi”, ujar Menkeu.
Tujuan penandatangan kelima MoU dimaksud adalah sebagai berikut:
-MoU Akselerasi Sinergi Program RS Jejaring Nasional, yang antara lain mengakselerasi program rumah sakit jejaring yang mampu memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat untuk penanganan penyakit katastropik di daerah sebagaimana layanan yang diberikan oleh rumah sakit pengampu.
-MoU Program Talenta Digital dan Digital Hub, yang antara lain agar lulusan PTN BLU diharapkan dapat diberikan penguatan keahlian dibidang digital yang tersertifikasi sehingga mampu bersaing di industri kerja;
-MoU Akselerasi Sinergi Program Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang antara lain meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kesinambungan program pemerintah yang terkait koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah
-MoU Integrasi Sistem Informasi Untuk Akselerasi Serfitikasi Halal, yang antara lain memberikan kemudahan bagi pelaku usaha khususnya UMK untuk mendapatkan sertifikasi halal
-MoU Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SPI, yang antara lain untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi SPI BLU untuk menjaga tata kelola BLU yang akuntabel.
BLU EXPO tahun 2021 diharapkan menjadi sarana promosi produk dan layanan BLU kepada masyarakat serta mendapatkan calon mitra usaha. Sesuai dengan tema BLU Expo 2021 “BLU Berstrategi Pulihkan Ekonomi” BLU diharapkan memikirkan strategi baru yang tidak business as usual dalam memberikan layanan kepada masyarakat khususnya dalam menghadapi kondisi extraordinary seperti saat ini.
BLU diharapkan melakukan extraordinary action baik dari sisi inovasi product, process, organization, dan marketing. BLU juga harus memiliki perspektif dan meningkatkan kemampuan forward looking dalam mengantisipasi masalah dan tantangan yang akan terjadi.
Dengan fleksibilitas yang dimiliki, BLU harus mampu memberikan dampak peningkatan kinerja layanan dan keuangan yang siginifikan.
Pemerintah telah menjalankan berbagai program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di bidang kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM dan korporasi, dan program prioritas serta insentif usaha. Sampai dengan akhir Oktober 2021, dari Rp433 triliun dana PEN telah direalisasikan dari pagu sebesar Rp744 triliun.
Keseluruhan dari kebijakan PEN tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan virus Covid-19, melindungi dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat, serta mendorong peningkatan aktivitas ekonomi baik individu maupun industri/dunia usaha
Dari sisi layanan kesehatan, Rumah Sakit BLU saat ini telah melayani lebih dari 80% pasien BPJS, sebanyak 90% RS BLU menjadi RS Rujukan Penanganan Pasien Covid-19, dan tercatat selama tahun 2020 RS BLU menangani 34 juta pasien Covid-19.
Dari bidang pendidikan, 106 BLU (2,96% dari jumlah Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia) telah memberikan kontribusi untuk menjaga kualitas SDM Indonesia agar tetap unggul dan berdaya saing tinggi.
Selain itu, di bidang usaha masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan, BLU turut hadir memberikan dukungan bantuan permodalan kepada 4,48 juta debitur usaha Ultra Mikro disalurkan sebesar Rp14,7 triliun melalui BLU Pusat Investasi Pemerintah/PIP, kepada 1,15 juta debitur Koperasi dan UMKM disalurkan sebesar Rp13,3 triliun melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir/LPDB.
Selanjutnya, kepada 28 ribu lebih kelompok tani hutan disalurkan sebesar Rp1,5 triliun melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup/BPDLH, serta kepada hampir 18,8 ribu debitur usaha kelautan/perikanan disalurkan sebanyak Rp742,7 miliar melalui Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan/LPMUKP.
Selanjutnya, jumlah Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum meningkat lebih dari 2 (dua) kali lipat dalam kurun waktu 1 (satu) dekade terakhir. Hingga saat ini tercatat ada 252 instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
Kondisi ini juga dibarengi dengan peningkatan kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU terhadap total PNBP Nasional. Untuk periode yang sama, secara rerata pertumbuhan PNBP BLU jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan total PNBP nasional dengan angka 22% berbanding 4%.
