Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Propinsi Kalimantan Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Tahun 2022 se Kalbar di hotel Pantura Kab. Sambas. Rapat tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, Ferry Madagaskar, Kamis (17/3/2022).
Untuk pertamakali, Direktur PIAK Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Erikson P. Manihuruk tiba di Kabupaten Sambas dalam rangka melakukan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Adminduk) terhadap kadis dan kabid PIAK se Kalbar.
Rakor yang mengangkat tema “Pelayanan Adminduk yang Lebih Cepat dan Berkualitas” tersebut
diketuai oleh Kepala Bidang PIAK Dukcapil Provinsi Kalbar, Budi Arnando, dimana kadis Propinsi mendampingi kegiatan mobile perekaman penduduk yg diketuai Direktur Pendaftaran Penduduk Ditjen Dukcapil di Kab. Sanggau.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, Ferry Madagaskar mengucapkan terimakasih kepada Direktur PIAK Ditjen Dukcapil yang datang pertamakali di Kabupaten Sambas, sehingga bisa melihat langsung kondisi wilayah perbatasan Aruk (kec. Sajingan)
“Kehadiran Bapak Direktur PIAK Ditjen Dukcapil di Kabupaten Sambas ini sangat kami apresiasi. Sehingga Bapak sudah melihat langsung seperti apa kondisi Kabupaten Sambas. Kami punya lebih dari 640 ribu jiwa populasi penduduk yang harus dilayani. Sehingga itu menjadi tantangan terberat bagi Dinas Dukcapil,” katanya.
Ferry Madagaskar mengatakan, saat ini pelayanan Adminduk di seluruh Indonesia sudah berbasis on line menggunakan jaringan internet. Tujuannya agar mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Namun di Kabupaten Sambas masih banyak wilayah yang belum ada sinyal internet, terutama di kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia seperti kec. Paloh dan kec. Sajingan Besar.
“Walaupun dengan segala keterbatasannya, saya melihat kinerja pelayanan yang dilakukan Dinas Dukcapil sudah baik, terbukti tahun 2021 kemarin, pemda Prop. memberikan penilaian kinerja terbaik se-Kalbar untuk Dukcapil Sambas,” katanya.
Lebih jauh, Ferry Madagaskar juga menyinggung soal dihapusnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Adminduk yang dihapus tahun ini menyebabkan turunnya semangat kerja pegawai. Selama ini kata dia, DAK Non Fisik tersebut sangat berperan penting dalam menyokong kinerja pegawai di daerah. Dia meyakini, penurunan semangat kerja itu tidak hanya terjadi di Kabupaten Sambas saja.
“Perlu saya sampaikan gairah kerja mereka di Dukcapil tahun 2022 ini agak kurang semangat, karena tidak adanya DAK Non Fisik Adminduk. Saya kira informasi ini perlu disampaikan ke Pak Dirjen di Jakarta.
Saya yakin beliau sudah piawai dalam hal itu, sehingga tahun depan, DAK Non Fisik Adminduk dapat diprogramkan kembali,” katanya.
Sementara Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sambas, Wahidah juga mengatakan hal senada. Dihapusnya DAK Non Fisik Adminduk tersebut memperberat kinerja pegawai. Di mana selama ini DAK Non Fisik tersebut sangat berperan penting dalam menyokong pelayanan kepada masyarakat.
“Sambas ini adalah wilayah perbatasan. Kita punya beragam keterbatasan akses dan fasilitas dalam memaksimalkan pelayanan Adminduk kepada masyarakat. Belum lagi banyak wilayah yang tidak memiliki listrik dan sinyal internet. Dengan kehadiran Direktur PIAK dengan kadis Disdukcapil se Kalbar dapat memberikan harapan yg menjadi keluhan bagi dinas dalam pelayanan Adminduk, terutama menyangkut kerja atau kinerja yg tersistem atau terpusat ini yaitu data tunggal. Kita juga berharap penuh DAK Non Fisik Adminduk tersebut bisa dialokasikan kembali tahun depan,” pungkasnya.
