TERAS BERITA.ID, Serang – Sebagai upaya pemulihan sosial ekonomi, Pemerintah Indonesia secara intens tengah mengelola berbagai agenda pembangunan nasional dan daerah. Birokrasi memegang peranan penting dalam pembangunan nasional tersebut. Untuk itu, sebagai bagian dari birokrasi, Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk tidak hanya berkompetensi teknis, manajerial, dan sosio-kultural, tetapi juga berintegritas dan berjiwa Pancasila.
“Nilai-nilai luhur Pancasila harus terinternalisasi pada jiwa, pola pikir, dan perilaku kinerja seluruh ASN,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam acara Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada Aparatur Pemerintah, Pendopo Gubernur Provinsi Banten, Serang, Banten, Senin (14/11/2022).
Menurut Wapres, selain sebagai pemersatu dan perekat bangsa, ASN juga memainkan peran penting dalam birokrasi, terutama dalam memberikan pelayanan publik yang bertanggung jawab.
“Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW pernah berdoa, “Ya Allah, barang siapa yang diberi tanggung jawab untuk menangani urusan umatku, lalu ia mempersulit mereka, maka persulitlah hidupnya. Dan barang siapa yang diberi tanggung jawab untuk mengurusi umatku, lalu ia memudahkan urusan mereka, maka mudahkanlah hidupnya,” kata Wapres mengutip sebuah hadis.
“Hadis ini menggambarkan makna penting birokrasi, khususnya bagi ASN, untuk melaksanakan amanat dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, utamanya dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan berbagai urusan masyarakat,” tambahnya.
Di samping itu, Wapres juga mengingatkan bahwa indikator kemajuan suatu negara bukan hanya dari pembangunan fisik dan ekonominya, melainkan juga dari kualitas pemerintahannya. Sebagaimana yang ditetapkan oleh _Worldwide Governance Indicators_ (WGI) bahwa untuk menilai kemajuan suatu negara, maka dapat dilihat dari 6 indikator, yaitu akuntabilitas publik, stabilitas politik dan kekerasan, efektivitas pemerintahan, kualitas regulasi, aturan hukum, dan tingkat korupsi.
“Pada 6 indikator tersebut, WGI Indonesia tahun 2021 mengalami penguatan nilai dibandingkan dengan capaian tahun 2016, kecuali pada indikator tingkat korupsi yang tetap, dan indikator stabilitas politik dan kekerasan yang nilainya menurun. Untuk itu, Indonesia perlu konsisten mengakselerasi langkah strategis dalam menata, memperbaiki, dan meningkatkan berbagai dimensi dalam tata kelola pemerintahan,” pesan Wapres.
Perbaikan tata kelola pemerintahan, lanjut Wapres, bukan hanya di level pemerintahan pusat, melainkan juga di level pemerintahan daerah.
“Untuk itu, saya mendorong Pemerintah Provinsi Banten segera merumuskan langkah-langkah komprehensif dan terobosan dalam desain percepatan pembangunan wilayah Banten ke depan,” imbuhnya.
Dalam kesempatan ini, Wapres juga menekankan bahwa Pancasila dan agama tidak dapat dipertentangkan karena kedua hal tersebut bukanlah hal yang saling menegasikan.
“Seorang muslim yang baik, dia bisa menjadi pancasilais. Seorang muslim _kaffah_ (menyeluruh), juga bisa menjadi pancasilais. Ini yang barangkali perlu ditegaskan. Bagi kita, orang Indonesia, harus [berideologi] Pancasila, tetapi kita sebagai muslim juga tetap sebagai muslim. Jadi tidak saling menegasikan,” tegas Wapres.
Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Karjono. Ia menyampaikan bahwa salam Pancasila bukanlah pengganti salam keagamaan, seperti yang beberapa waktu lalu sempat ramai diperbincangkan, melankan salam pemersatu.
Selain itu, sebagai latar belakang kegiatan ini, Karjono menegaskan bahwa seorang ASN tidak cukup hanya memiliki kepintaran, tetapi juga harus memiliki kebijaksanaan untuk terus berpegang teguh pada ideologi Pancasila dalam setiap pengambilan keputusan.
“Kalau bicara pintar, ASN itu sudah sangat pintar. Dari tes CAT sudah mengalahkan beberapa ribu peserta lain. Tapi, akan membahayakan kalau jadi orang yang pinter, tetapi tidak bener,” ujarnya.
(Farhan Firmansyah)
