Teras Berita.id, Jakarta– Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diminta bersikap tegas mengatasi gerakan politisasi anti Proyek Strategis Nasional (PSN) ekowisata Tropical Coastland. Sebab, gerakan itu dinilai akan bertentangan dengan program pemerintah.
Apalagi, Presiden Peanowo ingin melibatkan swasta dalam pembangunan infrastruktur.ketika berbicara di forum Kadin.
“Gerakan politisasi Anti PSN ekowisata Tropical Coastland sudah dapat dibaca arahnya untuk menjatuhkan kepercayaan dunia usaha dan investasi pada Pemerintahan Prabowo,” ucap Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid dalam keterangannya, Senin (20/1/2025).
Habib Syakur menilai, propaganda sesat terkait PSN ekowisata Tropical Coastland yang digarap PT Agung Sedayu Group dengan Public-Private Partnership (PPP) adalah skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha swasta dalam pembiayaan dan penyediaan infrastruktur ekowisata Tropical Coastland
Karena itu, lanjut Habib Syakur, tidak ada hubungannya dengan pengembangan properti PIK 2 sebagai kelanjutan dari PIK 1 yang selama ini memang dikelola oleh PT Agung Sedayu Group Dua, entitas projek yang berbeda antara PSN ekowisata Tropical Coastland dengan Pengembangan PIK 2.
“Propaganda sesat yang ditiupkan ke masyarakat seakan PSN ekowisata Tropical Coastland adalah bagian dari PIK 2 selama ini,” tandas Syakur.
Menurutnya, dalam PSN ekowisata Tropical Coastland merupakan Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) KPBU, atau secara umum lebih sering dikenal sebagai skema Public-Private Partnerships (PPP).
Sehingga, merupakan sebuah skema penyediaan dan pembiayaan infrastruktur yang berdasarkan pada kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (swasta).
Maka itu, kata Syakur, skema penyediaan layanan infrastruktur untuk kepentingan umum ini didasarkan pada suatu perjanjian (kontrak) antara pemerintah diiwakili oleh Menteri/Kepala Lembaga/Pemerintah Daerah.
Terkait ini disebut sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) dan pihak swasta, dengan memperhatikan prinsip pembagian risiko di antara para pihak.
“Skema KPBU secara potensial dapat mendukung peningkatan kualitas APBN dalam hal bisa mengurangi tekanan APBN dan APBD. Khususnya, untuk mengalokasikan belanja modal segi konstruksi di awal proyek sehingga bisa diharapkan mengurangi keseimbangan primer negatif,” kata Syakur.
Akan tetapi, lanjut Syakur, sebetulnya skema KPBU juga memiliki banyak keunggulan lain yang dalam beberapa hal juga bisa meningkatkan kualitas APBN secara langsung maupun tidak langsung.
Yang pertama, kata Syakur, skema KPBU ini dapat menciptakan penganggaran yang lebih baik, karena dapat menurunkan biaya tidak terduga termasuk beberapa cost overrun maupun time overrun.
Penganggaran yang lebih baik juga dapat diciptakan dari linkage yang kuat antara budget dan performance karena dalam skema KPBU, pembayaran untuk layanan infrastruktur bisa dihubungkan dengan kualitas tersedianya layanan.
Kedua, skema KPBU juga bisa diharapkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik karena keterlibatan swasta dalam desain proyek. Selain itu, dinamika yang diciptakan dalam skema KPBU dalam proses pelelangan bisa mendorong inovasi dan efisiensi yang lebih baik
Ketiga, manfaat yang lain adalah adanya akuntabilitas yang lebih tinggi dari proyek KPBU karena dalam pelaksanaannya, proyek KPBU melibatkan lebih banyak stakeholders yang memonitor proyek secara lebih detail.
“Tidak hanya pemilik proyek (PJPK) saja tetapi juga pihak badan usaha dan juga penyedia dana (lenders) untuk PSN,” kata Syakur.
Jadi, secara jelas, sambung Syakur, propaganda sesat terkait PSN ekowisata Tropical Coastland yang dilakukan sekelompok kecil masyarakat patut diduga tujuannya untuk membuat kekacauan dalam perekonomian nasional di era kepemimpinan President Prabowo
“Agar Investor atau Swasta meragukan kredibiltas
dan tust terhadap kepemimpinan Prabowo,” jelasnya.
(Firmansyah/drs)
