Terasberita.ID-Pengesahan tersebut ditandai dengan pengetokan palu yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik usai mendapat kesepakatan dari anggota lainnya untuk menyetujui Raperda tentang Dharma Jaya menjadi Perda dalam Rapat Paripurna, Selasa (23/11/21).
“Dengan disetujui Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya menjadi Perda, maka peraturan tersebut akan diserahkan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Badan Pembentukan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan mengatakan, pembahasan Raperda ini sudah melewati tahap fasilitasi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
“Sehingga hasil pembahasan yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD pada hari ini bisa dikatakan sudah sempurna,” ucapnya.
Judistira menyampaikan, pada hakikatnya Raperda tersebut adalah amanat dari Pasal 331 Ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
Ia berharap dengan disahkannya payung hukum ini Dharma Jaya bisa lebih optimal dalam melayani warga Jakarta untuk mencukupi kebutuhan produk hewani.
“Besar harapan kami Perda dapat dilaksanakan secara optimal, yakni kebutuhan pangan hewani tetap harus mempertahankan kualitas produk dan layanan, bukan hanya mengutamakan keuntungan perusahaan,” kata Judistira.
Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap dengan disahkannya Raperda ini Dharma Jaya dapat menopang dan menunjang kebijakan Pemprov DKI dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan melalui berbagai produk hewani, peternakan, dan perikanan.
“Dengan ditetapkannya Perda ini, eksekutif memiliki landasan hukum yang kuat dalam memberikan penugasan untuk Dharma Jaya sebagai pelaksana cadangan pangan strategis daerah dan program pangan murah bagi masyarakat,” tandasnya.
