Teras Berita
No Result
View All Result
  • News
    • Pemda
    • Pemerintahan
  • BUMN
    • BUMDes
    • BUMD
  • Keuangan
    • Asuransi
    • CSR
  • Ekonomi Bisnis
  • Infrastruktur
  • Teras Kita
  • Teras Muslim
  • Tokoh Publik
  • UMKM
  • Wisata Budaya
  • News
    • Pemda
    • Pemerintahan
  • BUMN
    • BUMDes
    • BUMD
  • Keuangan
    • Asuransi
    • CSR
  • Ekonomi Bisnis
  • Infrastruktur
  • Teras Kita
  • Teras Muslim
  • Tokoh Publik
  • UMKM
  • Wisata Budaya
No Result
View All Result
Teras Berita
No Result
View All Result
Home National

Banyak Kejanggalan, Demo Isu Sambas di DKPP Dan KPK Diduga Bayaran, Pendemo Bukan Orang Sambas

Share on WhatsappShare on FacebookShare on Twitter

TERASBERITA ID, SAMBAS – Demonstrasi beberapa orang di Gedung Dewan Kehormantan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan KPK yang membawa-bawa nama Kabupaten Sambas penuh kejanggalan. Jumat (21/6/2024).

 

Kejanggalan itu antara lain dilakukan oleh massa yang diduga dibayar. Massa tersebut bukan warga Kalbar, dan bukan pula warga dari Kabupaten Sambas. Demikian pula koordinator lapangan aksi demonstrasi, berasal dari kelompok dari Purwakarta dan Maluku.

 

Untuk Korlap yang membuat organ Lembaga Pemantau Pilkada (LPP) adalah Yudha Dawami Abdas yang merupakan alumni STAI Ez Muttaqin Purwakarta. Kelompok ini berdemo di Dewan Kehormantan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jumat (21/06/2024).

 

Pada hari yang sama, dengan menggunaan mobil komando yang sama, kelompok yang membuat nama Forum Komunikasi Mahasiswa Perbatasan (FKMP) berdemonstrasi di KPK.

 

Praktisi Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak, Denie Amiruddin SH Mhum menyoroti kejanggalan demonstrasi itu.

 

“Jangan sampai demo itu menggunakan instrumen hukum untuk kepentingan politis. Apalagi jika ada dugaan menggunakan massa bayaran,” kata Denie Amiruddin, Minggu (22/6/2026).

 

Menurutnya, massa yang orasi bukan berasal dari masyarakat Kabupaten Sambas dan masyarakat Kabupaten Sambas dalam kondisi aman dan kondusif menjelang Pilkada 2024.

 

“Demo oleh massa dari provinsi lain, akan menimbulkan tanda tanya. Mengapa dan apakah ada yang menggerakkan. Sementara masyarakat Sambas ingin tetap tenang dan damai dalam melaksanakan demokrasi Pilkada 2024,” kata Denie.

 

Selain itu, kata dia, isu yang dipersoalkan juga sangat tidak masuk akal dan bertendensi politis.

 

“Demo boleh saja, tapi jangan gunakan instrumen hukum untuk tindakan keji menjatuhkan lawan politik,” kata Denie.

 

Seperti diketahui, massa LPP mendemo DKPP, Jumat (21/6/2024). Mereka mengajukan tiga tuntutan antara lain mendesak DKPP untuk mengadili KPU dan Bupati Sambas, segera menonaktifkan KPU Sambas dan mendesak DKPP membentuk Satgas Pencegahan Mobilisasi Birokrasi dan Intervensi Kekuasaan bagi Calon Petahana pada Pilkada 2024.

 

Di hari yang sama, namun jam berbeda. Massa mengatasnamakan FKMP berdemo di depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kuningan, Jakarta Selatan. Isu yang dimunculkan adalah dugaan kasus korupsi pembangunan SDN 02 dan SDN 08 Pemangkat serta pembangunan waterfront di Kabupaten Sambas.

 

“Tuntutan terkait pelanggaran kode etik komisioner KPU Kabupaten Sambas dan Bupati Sambas saat launching Pilkada Bupati dan Wakil Bupati, aneh. Hal itu tidak masalah karena telah menjadi tahapan dalam Pilkada Sambas 2024. Dan kehadiran Satono adalah selaku Bupati Sambas dan masih menjalankan tugas bupati yang tersisa masih dua tahun lebih,” kata Denie.

 

Untuk itu, lanjutnya, sangat wajar apabila bupati harus memastikan agar Pilkada Sambas terselenggara sesuai mekanisme, sejak proses awal hingga akhir.

 

Di tempat terpisah, salah seorang tokoh masyarakat Kabupaten Sambas, Anwari SSos MAP mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, terutama aparat hukum di Kalbar yang menjaga kondusivitas di Kabupaten Sambas.

 

“Dalam setiap perhelatan Pilkada di Sambas, selalu kondusif. Kita harapkan pada 2024 juga sama dan tidak ada yang membuat kekacauan,” katanya.

 

Anwari menilai demonstrasi yang janggal di Jakarta oleh orang-orang bukan warga Sambas, penuh tanda tanya.

 

 “Berpolitiklah yang santun, jangan menggunakan cara-cara kotor. Berkompetisilah yang sehat dalam berdemokrasi. Pembuat onar boleh ditangkap,” Pungkasnya (why)

Tags: DEMO BAYARANDKPPKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Related Posts

News

Ini Jenis Moge Ridwan Kamil yang Disita KPK

April 16, 2025
News

DKPP Resmi Terima Aduan KPU Langgar Kode Etik di Pilkada Kutai Kartanegara

September 23, 2024
News

Terima Pendaftaran Bupati Kukar Dua Periode, Ketua KPUD akan Dilaporkan ke DKPP

September 22, 2024
News

Ketua KPK Firli Bahuri: Jangan Coba-Coba Mencuri Hak Petani !

September 26, 2022
News

Tegakkan Hukum Tipikor, KPK Siap Pulihkan Kerugian Keuangan Negara

Agustus 24, 2022
News

Hari Penegakan Kedaulatan Negara, Ketua KPK: Semangat Tempur Perang Lawan Korupsi

Maret 2, 2022
Next Post

Buka MTQ Ke XII Tingkat Kecamatan di Tebas, Bupati Sambas H Satono Harap Lahir Generasi Cinta Al-Qur'an

BUMD

Wamen Koperasi dan UKM RI Dijadwalkan Berkunjung Ke Sambas, Agenda Peluncuran Kopdes Merah Putih

Mei 8, 2025

TERASBERITA ID, SAMBAS - Wakil Menteri Koperasi dan UKM (Wamenkop UKM) Ferry Juliantono dijadwalkan berkunjung ke Kabupaten Sambas pada Kamis,...

Read more

Launching Kopdes Merah Putih di Sambas, Pemda Sambas Terima Kunjungan dari Dirut LPDB

Mei 8, 2025

Sepak Bola Persikasi: Dari Berdirinya hingga Menjadi Tim yang Diperhitungkan

Mei 8, 2025

Warga Ramai-Ramai Lapor ke Diskominfostandi Terkait Pemindaian Retina WorldID

Mei 8, 2025

Dua Calhaj Asal Karawang dan Bekasi Dipulangkan Lantaran Gula Darah Tinggi

Mei 8, 2025

seedbacklink

Seedbacklink

Teras Berita

Jalan MT Haryono Kav 10
Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta

Follow us

No Result
View All Result
  • Homepages
    • Home Page 1
    • Home Page 2
  • News
  • Politics
  • National
  • Business
  • World
  • Entertainment
  • Fashion
  • Food
  • Health
  • Lifestyle
  • Opinion
  • Science
  • Tech
  • Travel

© 2023 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

Go to mobile version