TERASBERITA.ID, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengadakan Konsolidasi Kehumasan dan Peningkatan Komunikasi Publik yang dilaksanakan di The Westin Hotel, Jakarta, mulai 27 Februari hingga 1 Maret 2023.
Kegiatan ini bertujuan untuk menjalankan tugas dan fungsi kehumasan sesuai roadmap atau rencana kerja Biro Hubungan Masyarakat (Humas) tahun 2020-2024.
Sebagaimana dikatakan oleh Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Raja Juli Antoni, humas adalah pilar utama dalam suatu instansi. Ia menyebut, peran humas sangatlah penting dalam membangun citra baik instansi.
Sejalan dengan upaya mempertahankan citra positif, Kementerian ATR/BPN juga berkomitmen mewujudkan pemerintahan terbuka (_Open Government_), yakni dengan memberikan keterbukaan informasi publik.
Raja Juli Antoni berharap, melalui konsolidasi kali ini, peran kehumasan antar unit kerja bisa terus ditingkatkan hingga menjadi institusi yang terkomando, bekerja sama dalam meningkatkan citra positif Kementerian ATR/BPN.
“Humas ini adalah pilar utama untuk membangun citra instansi, menyosialisasikan program-program Kementerian ATR/BPN. Sehingga, kerja keras Bapak/Ibu tersampaikan dengan baik,” terang Raja Juli Antoni dalam sambutannya, Senin (27/02/2023).
Mengingat banyaknya layanan dan program yang dimiliki Kementerian ATR/BPN, Raja Juli Antoni mendorong jajarannya untuk terus menyosialisasikan program-program tersebut.
“Saya ingat juga pesan Ali Bin Abi Thalib, kebeneran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebathilan yang terorganisir. Jadi kebenaran yang kita miliki segera organisir dengan baik. Coba manfaatkan media sosial, misal pakai tagar. Kalau dilakukannya serentak akan menjadi trending topik. Atau bekerja sama dengan Youtuber lokal, mulai ajak kolaborasi bersama, lalu sosialisasikan program-program kita,” imbaunya.
Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati juga mengimbau, guna menciptakan strategi komunikasi yang kuat dan menjamin adanya keterbukaan informasi publik yang merupakan hak setiap masyarakat untuk memperoleh informasi, maka dibutuhkan sosialisasi program dan kegiatan, layanan informasi publik dan pengelolaan pengaduan yang andal.
Selain itu, juga yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan strategis, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan para stakeholder.
Selanjutnya, Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan (IP3) Kementerian ATR/BPN, Adhi Maskawan, selaku Ketua Pelaksana turut melaporkan terkait berbagai peran strategis Biro Humas dalam kementerian.
Kemudian, ia mengungkapkan harapannya, yakni dengan adanya konsolidasi ini para peserta bisa memperoleh manfaat yang baik.
“Semoga kegiatan berjalan dengan baik, agar kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan kehumasan dan memaksimalkan pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik,” tuturnya.
(deros dede rosyadi)
