TERAS BERITA.ID, Palu – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin memimpin Rapat Penuntasan Pemulihan Pascabencana Sulawesi Tengah (Sulteng), di Ruang Rapat Polibu Lantai 3, Kantor Gubernur Sulteng, Jl. Sam Ratulangi No. 101, Besusu Barat, Palu Timur, Palu, Sulteng, Kamis (6/1/22).
Rapat membahas solusi untuk menanggulangi berbagai tantangan yang dihadapi terkait pembangunan pengungsian hunian tetap (huntap) bagi Warga Terdampak Bencana (WTB).
Sebagaimana diketahui, pada 28 September 2018 terjadi gempa dengan 7,4 Skala Richter disusul tsunami yang menghantam beberapa wilayah di Sulteng.
Awal 2019, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengatakan bahwa korban jiwa yang meninggal tersebar di Kota Palu 2.141 orang, Kabupaten Sigi 289 orang, Donggala 212 orang dan Parigi Moutong 15 orang atau berjumlah total 2.657 orang. Terdapat korban hilang sebanyak 667 orang, korban jiwa tak teridentifikasi sebanyak 1.016 orang.
Pemerintah pun bergerak cepat untuk membangun pemukiman bagi para WTB. Tanggal 23 Desember 2019, Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan National (BPN) Sulteng menyerahkan lahan huntap seluas 250,61 Ha kepada Kementerian PUPR.
Kemudian, tanggal 28 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 369/516/DIS.BMPR-Q.ST/2018 telah ditetapkan lokasi huntap di Kota Palu seluas 560,93 Ha dan Kab. Sigi seluas 362 Ha.
Berdasarkan peraturan tersebut, dilakukan pembangunan Huntap Tondo I dengan luas lahan 45 Ha. Pembangunan huntap di area ini telah direalisasikan 100% dengan kapasitas sebanyak 1.611 unit. Sesuai data BPPD Kota Palu, tingkat hunian huntap sebanyak 1.600 unit, sementara 11 unit lainnya belum ditempati.
Namun, untuk Huntap Tondo II dengan luas lahan 65,30 Ha yang akan direncanakan akan dibangun 1.102 unit belum dapat direalisasikan.
Secara faktual kondisi lahan yang berada di Huntap Tondo II belum seluruhnya clean and clear. Terdapat klaim dari sebagian kelompok terkait status HGB lahan yang akan dibangun huntap. Meskipun isu ini sudah difasilitasi oleh Kementerian ATR/BPN namun tetap membutuhkan perhatian serius dari Walikota Palu.
Untuk itu, Wapres meminta Walikota Palu untuk menetapkan target penyelesaian masalah clean and clear ini, sehingga pembangunan Huntap Tondo II dapat segera diselesaikan.
Menanggapi hal tersebut Walikota Palu Hadiyanto Rasyid menyampaikan akan menyelesaikan masalah ini di bulan Februari.
“Kami siap menyelesaikan permasalahan ini di bulan Februari,” tegas Hadiyanto.
Wapres pun menekankan, apabila tidak dapat diselesaikan dalam waktu segera, maka perlu disiapkan alternatif pemindahan WTB yang semula akan direlokasi ke Kawasan Tondo II, ke Kawasan relokasi di Pombewe Kabupaten Sigi, yang ketersediaan lahannya masih memungkinkan untuk menampung relokasi WTB dari huntara di Kota Palu.
Namun, Wapres tetap meminta Kementerian PUPR untuk menyediakan akses ke lokasi tersebut, karena masih adanya resistensi dan penolakan WTB untuk dipindahkan ke Kawasan relokasi Pombewe di Kabupaten Sigi.
Terkait hal tersebut Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat John Wempi Wetipo menyatakan bahwa Kementerian PUPR berencana membangun jalan akses dari Kawasan Tondo di Kota Palu ke Kawasan Pombewe di Kabupaten Sigi sehingga aksesibilitas WTB dari lokasi huntap di Pombewe ke lokasi kerja mereka di Kota Palu dapat lebih mudah.
“Kami akan membangun jalan lingkar yang memudahkan akses Kota Palu ke Pombewe,” ucap John Wempi.
Menutup rapat, Wapres kembali mengingatkan Walikota Palu dan Gubernur Sulteng untuk fokus menyelesaikan target clean and clear pada Februari yang akan datang.
“Saya minta Walikota Palu dan Gubernur Sulteng berkoordinasi menyelesaikan target tersebut,” pungkasnya.
“Kami siap untuk menyelesaikan target tersebut,” ucap Gubernur Sulteng
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan juga penyerahan sertifikat tanah oleh Wapres kepada perwakilan warga huntap. Selanjutnya Wapres melakukan peninjauan ke Huntap Tondo I dan Huntap Tondo II.
Hadir pula dalam rapat tersebut, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Surya Tjandra, Plt. Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Information Masduki Baidlowi, serta Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Muhammad Imam Aziz.
