TERAS BERITA.ID, Samarinda- Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur dalam lima tahun ini telah membuat sinergi menangani dan membangun jalan perbatasan di Kaltim yang tidak tumpang tindih, lebih cepat, dan saling dukung dalam pendanaannya.
Jalan perbatasan ini berada di Kabupaten Mahakam Ulu yang merupakan kabupaten termuda di Kalimantan Timur. Saat ini, kondisi jalan ini belum terkoneksi dengan baik. Untuk itu, sejak 2013 mulai dilakukan pembangunan jalan dari Kecamatan Long Bagun ke Kecamatan Long Pahangai dengan target ruas jalan dapat fungsional termasuk pembangunan jembatan di dalamnya.
Ruas jalan dari Samarinda sampai ke Kabupaten Kutai Barat statusnya sudah jelas, tetapi ruas jalan dari Kutai Barat ke ibu kota Mahakam Ulu di Ujoh Bilang hingga perbatasan Long Apari dan Long Pahangai, jalannya masih nonstatus, demikian penjelasan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Timur Prof.Dr.Ir. HM Aswin MM, kepada tim Lintas pada awal November 2021.
Jalan dari Kutai Barat sampai ke Ujoh Bilang sepanjang 146 km telah tersambung dan dapat dilewati pada 2021. Namun saat musim hujan, perjalanan harus menggunakan mobil bergardan ganda untuk melintasi badan jalan yang belum diaspal atau melintasi beberapa segmen yang alinyemen vertikalnya belum standar.
Kondisi badan jalan yang demikian dianggap sudah sangat membantu transportasi darat, karena kapal pengangkut tidak dapat tiap hari membawa bahan pokok jika melewati Sungai Mahakam. Dari Ujoh Bilang menuju ke kecamatan terluar harus melewati Jeram Udang dan Jeram Panjang yang sangat bahaya.
Pembangunan jalan perbatasan berupa jalan baru yang berada di medan berat (pegunungan), apabila pertimbangannya hanya berdasarkan cost and benefit murni dan internal rate of return (IRR), maka pembangunan sulit dilaksanakan.
Namun, bila melalui pendekatan berdasarkan prosperity dan security di wilayah perbatasan akan menjadi lebih rasional.
Masyarakat perbatasan harus semakin sejahtera, jangan sampai pindah ke negara tetangga. Ini merupakan prinsip keadilan dan kesejahteraan dan membuat perbatasan menjadi beranda depan Indonesia.
Sampai dengan akhir tahun 2021dikutip dari majalah lintas.com, Bappeda Kaltim masih mempunyai satu pekerjaan rumah, yaitu perencanaan pembangunan jembatan di Sungai Paluh, Kabupaten Mahakam Ulu. Pada tahun 2022, Pemda Kaltim akan melaksanakan tiga pembangunan jembatan yaitu Jembatan Mobong dan dua jembatan bailey dengan bentang 40-60 meter dan diharapkan pada tahun 2023 tiga jembatan tersebut sudah dapat diakses.
Selain sinergi membangun perbatasan Kaltim, Pemprov Kaltim juga sangat mendukung rencana pembangunan ibu kota negara (IKN) karena dunia usaha akan berkembang dengan adanya persepsi.
Investor akan membangun di lokasi ini dengan harapan menghasikan keuntungan. Uang yang disimpan di bank akan digunakan untuk investasi. Itulah prinsip perekonomian secara luas.
Ketika IKN terbangun, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sudah menghitung jika investasi meningkat, maka tingkat perekonomian dan kebutuhan tenaga kerja ikut meningkat, sehingga struktur ekonomi berubah. Dengan keberadaan IKN akan tumbuh pusat pendidikan, pusat penelitian, dan lainnya.
Kalimantan Timur pada awalnya, sangat bergantung pada sumber daya alam terutama batubara dan migas. Diharapkan ke depan berkembang ke jasa manufaktur dan teknologi. Sangat penting untuk mempersiapkan tenaga konstruksi dan keberadaan balai latihan kerja.
Sesuai rancangan undang-undang, IKN akan menjadi provinsi sendiri. Namun, Kalimantan Timur menjadi pintu masuk IKN melalui dua bandara besar di Balikpapan dan Samarinda, serta satu pelabuhan di Kariangau.
Dengan adanya IKN, Kalimantan Timur semakin mampu mendorong pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya.
