TERAS BERITA.ID, Jakarta – Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang juga Ketua Umum (Ketum) Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Bahtiar membuka webinar untuk sesi ke-3 untuk membahas otonomi Jakarta pasca tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara. Webinar tersebut dilangsungkan pada Sabtu (8/10/2022).
Dalam pengantarnya, Ketum MIPI Bahtiar menuturkan webinar tersebut sengaja digelar untuk mendiskusikan mengenai rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya tersebut dilakukan mengingat UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara telah terbentuk.
“Saya kira kita (MIPI) salah satu lembaga masyarakat sipil yang concern di bidang itu. Dan MIPI ini adalah organisasi forum akademik tentunya,” terang Bahtiar.
Menurutnya, partisipasi MIPI dalam diskusi tersebut dinilai strategis. Terlebih, sebelumnya MIPI juga pernah memberikan masukan dan dialog terkait dengan adanya UU tentang Otonomi Khusus di Papua. Di lain sisi, dirinya menambahkan, dalam konteks rencana revisi UU Nomor 29 Tahun 2007 pihaknya menyoroti potensi terjadinya masalah bila tidak dilakukan pendalaman dan kajian komprehensif.
Hal ini misalnya terkait rencana pemberian kekhususan Jakarta dalam bidang ekonomi. Instrumen tersebut, tambah Bahtiar, perlu didalami muatan undang-undangnya termasuk kewenangan dan otoritas Jakarta, agar fungsi kekhususan tersebut dapat berjalan dengan baik.
“Jadi tidak sekadar menyebutkan bahwa diberi fungsi baru misalnya khusus dalam bidang ekonomi. Tetapi instrumennya apa? Manajemennya seperti apa? Kalau hanya sekadar menghapus frasa, ini tentu akan menjadi persoalan,” tambahnya.
Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) kembali menggelar, Sabtu (8/10/2022). Kali ini webinar tersebut mendiskusikan ihwal Adapun webinar itu dibuka langsung oleh. Guna memperoleh berbagai masukan dan saran komprehensif, gelaran ini turut mengundang narasumber kompeten di bidangnya.
Narasumber tersebut yakni Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional Guspardi Gaus, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bidang Pemerintahan Muchlis Hamdi, Ketua Bidang Pengkajian dan Penelitian MIPI Trubus Rahardiansyah, serta Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia Ray Rangkuti.
(Farhan Firmansyah)
