TERASBERITA.ID, OSAKA – Saat menggelar Dialog Kebangsaan dengan para diaspora Indonesia di Jepang yang berlangsung di Hotel Imperial Osaka, Senin malam (06/03/2023).
Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin sempat mendapatkan beberapa pertanyaan dari peserta dialog. Salah satunya, seorang pendeta bernama Ayub Mbuilima yang memiliki jemaat sekitar 700 orang dari berbagai gereja di 15 provinsi di Jepang.
Pada kesempatan ini Ayub menanyakan terkait program pendidikan Pancasila khususnya bagi WNI yang sejak lahir tinggal di luar negeri.
“Apakah Bapak Presiden dan Wapres memiliki rencana untuk menyiapkan program pendidikan Pancasila bagi kami yang merantau di [luar negeri], secara khusus bagi anak-anak yang mungkin lahir di sini, sebagai WNI supaya mereka [memahami] Pancasila juga, [sehingga] menjadi kekuatan bagi pertumbuhan mereka,” tanya Ayub.
Menjawab pertanyaan tersebut, Wapres pun menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen besar untuk menyosialisasikan pengamalan nilai-nilai Pancasila bagi seluruh WNI baik di dalam maupun luar negeri.
“Karena itu, Pemerintah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), [yakni] suatu badan yang memang ditugasi untuk mengajarkan atau menyebarluaskan, kemudian juga menanamkan nilai-nilai Pancasila, tidak doktriner, tetapi [agar] benar-benar dipahami dalam rangka diimplementasikan untuk semua sektor,” paparnya.
Tidak hanya itu, sambung Wapres, BPIP juga ditugasi untuk mengevaluasi berbagai program kementerian dan lembaga agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bahkan menurutnya untuk sosialisasi di luar negeri, tidak hanya dilakukan Pemerintah, tetapi juga Majelis Permusyawararan Rakyat (MPR).
“Penanaman konsensus nasional tentang dasar-dasar negara itu [juga] dilakukan oleh pimpinan MPR yang juga sering ke luar negeri [untuk menyosialisasikan] empat pilar [kebangsaan] termasuk juga Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” ujarnya.
Selain itu, tutur Wapres, berbagai lembaga lain dan organisasi masyarakat (ormas) juga dilibatkan dalam upaya penanaman nilai-nilai Pancasila. Salah satunya, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang bertugas mengawal toleransi kehidupan beragama di tanah air yang dimandatkan Pancasila.
“Untuk kerukunan antarumat beragama juga ada yang dinamakan FKUB, yaitu forum kerukunan umat beragama itu ada di provinsi-provinsi dan kabupaten/kota, maksudnya untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik di antara umat beragama. Dan kalau terjadi konflik maka tugasnya adalah menyelesaikan supaya tidak terjadi konflik lebih lanjut,” terangnya.
Lebih jauh, Wapres menegaskan bahwa aturan dan ketentuan terkait pendidikan Pancasila telah masuk dalam sistem pendidikan nasional Indonesia.
“Pancasila itu diajarkan di sekolah-sekolah tentu di dalam maupun di luar negeri,” ungkapnya.
Namun, tutur Wapres, seberapa jauh hasil pengaruh dan dampak pendidikan Pancasila terhadap kehidupan masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri akan terus dievaluasi.
“Masalah-masalah kebangsaan ini secara politis memang sudah selesai, tetapi secara implementasi masih harus diusahakan, itulah makanya ada BPIP [sebagai] lembaga kepresidenan yang tugasnya tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri,” terang Wapres.
“Saya kira itu masalahnya, ketentuan atau kebijakannya sudah diambil secara komprehensif dan beberapa kelembagaannya juga sudah diadakan baik untuk masyarakat maupun di kalangan pendidikan,” imbuhnya.
Sejalan dengan Wapres, Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi menambahkan bahwa informasi terkait pendidikan Pancasila dapat diakses melalui Sekolah Republik Indonesia Tokyo yang sejak 2021 pelajarannya dapat diakses secara online.
“Dalam sistem pendidikan nasional kita ada lima mata pelajaran wajib, yaitu Agama dan Budi Pekerti, Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, kemudian Matematika dan Ilmu Pengetahuan,” jelasnya.
Namun Matematika dan Ilmu Pengetahuan, tutur Heri, tidak masuk dalam Sekolah RI Tokyo karena dapat diambil di sekolah Jepang.
“Tapi yang 3 [lainnya] sudah disiapkan secara online. Jadi Bapak/Ibu yang mempunyai putra dan putri di sini, yang ingin mengambil mata pelajaran maupun kursus itu bisa melalui pendidikan jarak jauh yang diadakan oleh Sekolah Republik Indonesia Tokyo,” ujarnya.
Hingga saat ini, menurut Heri, banyak WNI di Jepang yang telah mengikuti Sekolah RI Tokyo secara online, bahkan WNI di Taiwan dan Korea Selatan.
“Tokyo ditugaskan untuk meng-cover juga Asia Timur, sehingga dengan demikian kita harap itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.
(deros dede rosyadi)
