Terasberita.id – Beberapa alasan mengapa Program Makan Bergizi Gratis rawan ditunggangi pemburu rente dan bahkan tidak mendukung kesejahteraan petani serta pelaku usaha lokal, yaitu lemahnya petunjuk teknis dan operasional program makan bergizi geratis, yang diterbitkan Badan Gizi Nasional.
“Harus dikawal bersama”, Alasan kenapa waketum pemuda tani HKTI didik setiawan menghimbau untuk semua OKP dan aktivis mengawal program tersebut hingga level juklak dan juknis serta pedoman umum pelaksanaan adalah setelah melihat bahwa banyak sekali celah yang sangat bisa merugikan petani dan pengusaha lokal dalam pelaksanaanya.
Ketika dalam juknis tidak terlampir dalam menu misalkan tidak ada redaksi ” wajib buah dan sayur hasil petani lokal” sehingga, ketika redaksi tersebut dimaktubkan dalam juknis, maka hasil pertanian lokal akan terserap, dan ada celah buah dan sayur impor mendominasi, berdampak kepada serapan ahsil pertanian serta kesejahteraan petani lokal.
Kita tahu culasnya para pemilik modal besar, pengusaha nakal dan para biro perencanaan yang kong kalikong dengan mafia yang tidak memiliki rasa tanggung jawab sosial dan hanya memburu rente.
Selebihnya dalam hal yang kecil saja kenapa program ini tidak pro pengusaha lokal ketika ada pengadaan food tray stainless steel, terlihat ribuan Container
masuk dari china ke indonesia berisi produk tersebut, pengusaha lokal tidak siap dengan bajet anggaran yang diberikan serta kemampuan produksi.
Hal ini sangat merugikan, belum produk lainya. Program makan bergizi ini melibatkan bayak peran usaha lokal dan membutuhkan 37 komuditas pangan lebih.
Didik setiawan melihat dampak dari program ini Indonesia berencana mengimpor 1,2 juta sapi perah laktasi pada tahun 2025-2027. Sapi-sapi tersebut akan didatangkan dari empat negara, yaitu Australia, Amerika Serikat, Selandia Baru, serta Brasil.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi susu nasional dalam rangka implementasi Program Minum Susu Gratis (PMSG) bagi 24 juta siswa sekolah dasar, “pertanyaanya kenapa harus impor sapi perah laktasi, dan jenis genetik apa sapi tersebut, seharusnya ajak dialog organisasi-organisasi petani, apa yang terbaik, bukan langsung kebijakan dengan kualitas yang tidak transparan, kita berikan solusi kongkrit jika memang punya tujuan baik kedepan, misalkan impor satu juta pejantan dengan kualitas genetik yang baik sapi dan kambing penghasil susu terbaik didunia, di bagikan ke seluruh desa di indonesia masing masing desa 15 ekor pejantan dan dijadikan pejantan untuk mengawini sapi-sapi betina yang ada didesa, sehingga genetik sapi lokal jadi kualitas baik, dengan sistem peternakan yang terintegrasi dalam satu hamparan dilahan aset desa yang tidak optimal, kemudian dikelola oleh unit usaha bumdes. Ini merupakan contoh pilihan kebijakan yang jelas arah perbaikanya.
Pengawasan ini penting mengingat tujuan dari peran ini agar supaya, Program yang menggunaan dana besar ini tidak hanya menciptakan peluang bagi pihak tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan dana tersebut karena Keterlibatan banyak pihak (pemerintah, kontraktor, supplier, dll.) yang meningkatkan risiko kolusi akibat Kurangnya transparansi dan pengawasan.
Program ini sangat kental Ketergantungan pada supplier jika dilihat dari buku panduan, yang berdampak Ketergantungan pada supplier tertentu sehingga dapat menciptakan monopoli dan penyalahgunaan, sehingga Korupsi, Kolusi, nepotisme Penggunaan kekuasaan untuk memberikan kontrak kepada kerabat atau teman pasti terjadi.
Jangan sampai Penyalahgunaan barang, pemalsuan dokumen akibat lemahnya juknis yang dibuat sehingga tujuan perbaikan gizi justru merugikan petani dan pengusaha lokal.
Kita dukung program baik ini, tapi harus matang dalam petunjuk pelaksanaan, petunjuk teksis dan pedoman umum bagi para pelaksana.
(Didik Setiawan, Waketum DPP Pemuda Tani HKTI)
Redaktur : Deros Rosyadi
