TerasBerita.ID-Bupati Sambas, Satono memimpin langsung rapat evaluasi penanganan Covid-19 di Kabupaten Sambas. Rapat tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Bupati Sambas dan dihadiri oleh Wakil Bupati Sambas, Fahrur Rofi, Ketua DPRD Sambas, Abu Bakar, Dandim 1208/Sambas, Kapolres Sambas, Kepala Kejaksaan Negeri Sambas, Ichwan Efendi, Sekda Kabupaten Sambas, Ferry Madagaskar, Kepala Dinas Kesehatan Sambas, dr Fatah Maryunani, dan para asisten serta staf ahli Bupati Sambas.
Pada kesempatan itu, Satono mengatakan dalam beberapa waktu kedepan penanganan Covid-19 di Kabupaten Sambas harus semakin baik. Diungkapkan, mereka menargetkan pada akhir November mendatang 50 persen masyarakat Kabupaten Sambas sudah tervaksin Covid-19.
“Kita bahas beberapa hal penting untuk pencegahan dan penanganan kasus Covid-19 di Kabupaten Sambas. Di antaranya adalah kita akan memaksimalkan vaksinisasi Covid-19 mulai dari pelajar SMP diatas 12 tahun hingga masyarakat umum,” ujarnya, Rabu (28/10/21).
“Alhamdulillah cakupan vaksinnya meningkat, walaupun sekarang jumlahnya masih di bawah Kabupaten lainnya di Kalbar. Hal ini karena memang stok vaksinnya agak lambat, dan mudah-mudahan kedepan tidak ada kendala,” tuturnya.
Kedepan, mereka ingin mempercepat vaksinisasi Covid-19 di Kabupaten Sambas dimana akan melibatkan seluruh stakeholder sampai ke tingkat kecamatan.
“Tadi kami juga menyusun strategi, mulai besok (hari ini,red) nantinya di tingkat Polsek, Koramil hingga Camat dan Puskesmas bisa melaksanakan percepatan vaksinasi Covid-19,” tutupnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, dr Fatah Maryunani mengatakan mereka baru saja melaksanakan rapat evaluasi penanganan Covid-19 di Kabupaten Sambas.
Dikatakan, dari rapat evaluasi itu mereka merumuskan beberapa kebijakan untuk penanganan Covid-19, khusunya penanganan kluster Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang masuk lewat pintu PLBN Aruk.
“Menyikapi PMI yang masuk lewat Aruk mengalami konfirmasi positif yang tinggi, maka kami mengusulkan beberapa hal salah satunya adalah kita merencanakan agar PMI yang masuk dan bukan warga Sambas langsung didrop ke Pontianak,” ujarnya.
Kata dia, mereka berkeinginan hanya mengurus PMI yang asli warga Sambas karena selama ini merasa sangat berat mengurus PMI dan kerap kali disalahkan oleh provinsi dalam penanganan kluster PMI di perbatasan.
“Jadi kita hanya mengurus PMI yang warga Sambas. Karena selama ini kita rasakan sangat berat, kemarin kita tetap urus semuanya tapi tetap disalahkan sama provinsi karena banyak yang positif,” tuturnya.
Padahal, kata dia, PMI yang masuk dan positif Covid-19 bukan hanya warga Sambas, tapi juga dari warga dari luar Sambas. Bahkan, lebih dari 50 persen PMI yang positif Covid-19 bukan warga Sambas.
“Yang dirawat di asrama BKD ada 93 orang, tapi yang warga Sambas hanya 24 orang, sisanya dari luar Sambas dan luar Kalbar,” katanya.
“Begitu juga di Aruk, ada 120 yang positif. Warga Sambas hanya 73 orang. Kalau kita hitung ini di bawah 50 persen yang warga Sambas positif Covid-19,” tutupnya.
Anggota DPRD Kabupaten Sambas, Bagus Setiadi mengatakan, angka positif Covid-19 di Sambas sebagian adalah dari PMI yang masuk lewat PLBN Aruk dan bukan warga kabupaten tersebut.
“Artinya bicara kondisi tersebut kita harus secara tegas menyatakan bahwa mereka bukanlah warga Kabupaten Sambas dan ini sangat penting untuk diketahui oleh pemerintah provinsi sampai pemerintah pusat,” ungkapnya.
Karenanya, Bagus mendukung langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dengan segera mengantarkan PMI yang positif dan bukan warga Kabupaten Sambas ke provinsi.
“Ini pilihan, jika Pemprov meminta agar mereka yang bukan warga kita ini untuk dirawat di Sambas, maka kasus positif di daerah kita juga mesti dikurangi dengan jumlah pasien positif tersebut,” katanya.
“Kemudian, dukungan dari Pemprov juga mesti sangat jelas, karena pembiayaan dan anggarannya pasti ada, apalagi hal ini sangat sensitif,” tegasnya.
Dampak dengan adanya kasus positif PMI yang bukan asal Sambas ini juga akan berdampak pada kapasitas tampung di rumah sakit.
“Tentu dari kasus tersebut akan menggunakan fasilitas kesehatan termasuk ruang perawatan yang kita miliki. Hal ini juga mesti diantisipasi. Kita berharap Pemrov menyiapkan tempat khusus di Aruk untuk menampung dan merawat mereka, demikian juga dengan pembiayaannya, lalu kabupaten akan membantu secara maksimal dengan tenaga medisnya,” pungkasnya.
