TERASBERITA.ID, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan Pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) bertempat di Aula Prona Kementerian ATR/BPN pada Kamis (12/01/2023). Dalam kegiatan ini juga berlangsung Peluncuran Model Gedung Arsip Kementerian ATR/BPN dan penandatanganan komitmen mendukung GNSTA yang dilakukan oleh para Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto dalam sambutannya berkata, Kementerian ATR/BPN sebagai instansi vertikal mempunyai 504 satuan kerja, baik di tingkat pusat, provinsi sampai tingkat kabupaten/kota. “Kementerian ATR/BPN menghasilkan dokumen pertanahan seperti halnya warkah yang terus bertambah setiap harinya. Dengan warkah ini kita bisa mengerti siapa saja pemilik dari hak suatu tanah ini,” ujarnya.
Hadi Tjahjanto juga mengungkapkan, di sela-sela kunjungan kerjanya ke daerah, ia menyempatkan berkunjung ke Kantor-Kantor Pertanahan. Menurutnya, kondisi ruang penyimpanan arsip masing-masing kantor pertanahan memiliki kondisi yang berbeda-beda. “Ada Kantor yang memiliki ruang penyimpanan arsip yang bagus, ketika saya coba bagaimana mencari data warkah, begitu cepat. Namun saya juga melihat di tempat lain yang belum terarsip dengan rapi,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.
Lebih lanjut, Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa penyimpanan arsip warkah ini begitu penting dan krusial. Menurutnya, arsip pertanahan adalah data hidup, sepanjang tanah masih ada, maka arsip tersebut penting dan sangat dibutuhkan. “Ini jadi tugas kita bersama, bagaimana kita bisa mengarsipkan ini dengan baik. Karena ini juga untuk menjaga hak milik atas tanah rakyat. Makanya dengan diluncurkannya GNSTA ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya sengketa dan konflik pertanahan, mereduksi praktik-praktik mafia di lapangan,” terangnya.
Oleh karena itu, Hadi Tjahjanto mengimbau kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN untuk berkomitmen mendukung gerakan ini, serta berperan aktif dalam upaya peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan secara nasional. “Hari ini dilaksanakan juga kegiatan Launching Model Gedung Arsip Kementerian ATR/BPN, kita semua berharap nantinya seluruh Kantor Pertanahan dapat mengelola arsip pertanahan melalui pemenuhan sarana dan prasarana yang representatif dan aman,” imbau Menteri ATR/Kepala BPN.
Menteri ATR/Kepala BPN juga menyampaikan apresiasinya kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang telah membantu Kementerian ATR/BPN untuk memperbaiki infrastruktur dan tata kelola arsip pertanahan di Indonesia. “Saya berharap kerja sama ini terus ditingkatkan ke depan. Saat ini, Kementerian ATR/BPN juga sedang mendorong transformasi digital termasuk bagi Warkah/Buku Tanah serta arsip fisik lainnya. Saya berharap ANRI dapat membantu proses transisi digitalisasi arsip pertanahan, dalam rangka kemudahan pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Hadi Tjahjanto.
Kepala ANRI, Imam Gunarto dalam sambutannya berkata, pihaknya selama ini memang selalu meningkatkan perannya dalam hal kearsipan bagi lembaga pemerintah. “Sejak MoU (Memorandum of Understanding) tahun lalu, kita telah bersepakat untuk meningkatkan peran kearsipan bagi masyarakat. Baru kali ini kita melakukan kearsipan yang urusannya langsung bersinggungan dengan masyarakat (arsip warkah, red). GNSTA ini memang menjadi program kami untuk menertibkan arsip pusat dan daerah,” ungkap Imam Gunarto.
Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Agustin Iterson Samosir menjelaskan, selama ini pihaknya terus melakukan upaya dalam pengelolaan kearsipan namun sifatnya masih sporadis. Sehingga saat ini dilakukan pencanangan khusus terkait tertib kearsipan. “GNSTA ini mempunyai beberapa aspek yang perlu dilakukan penataan, mulai dari sarana dan prasarana, kebijakan dan kegiatan pendanaan dan organisasi,” jelasnya.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan ANRI; dan perwakilan dari Kepolisian Republik Indonesia. Hadir pula secara daring, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Indonesia.
FMH
