Dalam konteks geopolitik yang semakin kompleks, penguatan sektor pertahanan Indonesia harus dilakukan dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Heru Susetyo, menekankan pentingnya peran kontrol sipil dalam mempertahankan stabilitas negara. Dalam sebuah diskusi publik yang berlangsung di Jakarta, ia menyatakan bahwa desain keamanan nasional bukan hanya berkisar pada pendanaan dan penguatan institusi militer, tetapi juga harus melibatkan masyarakat sipil sebagai bagian integral dari sistem demokrasi.
Prof. Heru menjelaskan bahwa keamanan negara yang efektif tidak hanya mengandalkan kekuatan angkatan bersenjata, melainkan juga mengakui peran penting masyarakat sipil dalam menjaga keberlangsungan demokrasi. “Ketahanan nasional yang kuat adalah hasil dari sinergi antara kekuatan militer dan keterlibatan aktif masyarakat,” ujarnya di acara tersebut.
Dari sisi lain, Prof. Connie Rahakundini Bakrie, seorang pakar hubungan internasional, menyoroti bahwa dinamika global yang sedang berubah mendorong berbagai negara untuk meningkatkan kapasitas pertahanan mereka. Namun, ia menekankan bahwa pembentukan strategi keamanan nasional harus bersifat terukur dan tetap berdasarkan kepentingan nasional yang berorientasi jangka panjang. Menurutnya, Kementerian Pertahanan seharusnya fokus pada konsolidasi kekuatan militer, pembangunan industri pertahanan, serta strategi adaptif untuk menghadapi ketegangan geopolitik yang semakin rumit.
Sementara itu, Robi Nurhadi, seorang dosen dari Universitas Nasional Jakarta, juga memberikan pandangannya tentang tantangan yang dihadapi dalam bidang keamanan saat ini. Ia menyampaikan bahwa selain ancaman militer, terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi stabilitas keamanan, seperti perubahan konstelasi politik global dan rivalitas antara kekuatan-kekuatan besar. Oleh sebab itu, kebijakan pertahanan perlu diarahkan untuk memperkuat kapasitas strategis negara, dengan menghindari pengalihan fokus ke sektor-sektor lain yang dapat mengaburkan prioritas utama dalam soal pertahanan nasional.
Keberadaan Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, sangat diharapkan agar dapat memfokuskan mandat utama dalam mengelola pertahanan negara, terutama di tengah tantangan dan peluang yang ada saat ini. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, diskusi publik yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Indonesia Youth Congress ini bertujuan untuk membahas arah politik pertahanan Indonesia.
Melalui forum ini, para akademisi dan peneliti menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara penguatan sektor keamanan, supremasi sipil, dan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Dengan kolaborasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan, diharapkan Indonesia dapat mengatasi tantangan yang ada dan membangun sistem pertahanan yang mampu menjawab ketidakpastian di era globalisasi ini.
Dalam menghadapi tantangan global yang terus berkembang, penting bagi Indonesia untuk tidak hanya fokus pada kekuatan militer, tetapi juga memperkuat institusi sipil agar tetap berperan dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan. Dengan cara ini, pertahanan Indonesia dapat menjadi lebih komprehensif, aman, dan berbasis pada nilai-nilai demokrasi yang kuat.
