TerasBerita.id, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo melakukan rapat koordinasi bersama Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membahas perkembangan program Sekolah Rakyat di Kantor Kementerian PU, Senin (14/4/2025).
Ditargetkan sebanyak 53 Sekolah Rakyat selesai pada Juni 2025 agar dapat digunakan pada Tahun Ajaran 2025-2026.
“Kita sudah melakukan survei-survei di daerah yang menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Bersama dengan Mensos kami tengah merancang prototipe dan Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan Tahap 1 yang direncanakan selesai pada bulan Juli 2025,” jelasnya.
Menurut Dody, dukungan survei calon lokasi Sekolah Rakyat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan bangunan eksisting maupun lahan.
Untuk tahap 1 sebanyak 53 lokasi saat ini seluruhnya telah selesai dilaksanakan survei dan dalam tahap perencanaan DED. DED ditargetkan selesai pada minggu kedua April 2025 dan mulai konstruksi pada minggu pertama Mei 2025.
“Kalau bangun PU selalu pakai teknologi besar, makanya ada renovasi yang nanti kita sesuaikan dengan inovasi-Inovasi Kementerian PU, tidak hanya menambah toilet atau ruang kelas, tetapi juga harus memperhatikan tahan gempa,” kata Dody.
Saat ini, Kementerian PU telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sekolah Rakyat yang bertugas melakukan pendampingan dalam perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan/renovasi Sekolah Rakyat.
“Selanjutnya, kami mengharapkan Kementerian Sosial dapat memetakan keberlanjutan sistem sekolah terhadap aset terbangun oleh Kementerian PU,” ungkap Dia.
Di tempat sama, Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan untuk pengadaan Sekolah Rakyat, tahun ini ditargetkan sebanyak 200 unit. Sebanyak 53 Sekolah Rakyat selesai pada Juni 2025 dan sisanya 147 unit ditargetkan selesai akhir tahun.
“Kita berusaha targetnya untuk tahun ini akan memulai sebanyak 200 sekolah.Tetapi yang 53 sekolah pada posisi sudah siap untuk tahun ini, hanya perbaikan-perbaikan karena memanfaatkan bangunan eksisting. Selanjutnya sisanya 147 sekolah kita harus membangun dari baru,” jelas Prasetyo.
Mensos Syaifullah Yusuf menambahkan, lokasi Sekolah Rakyat tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Sumatra, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, hingga Papua.
Selain itu, dua perguruan tinggi, yaitu Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) telah menyatakan komitmen mereka dalam mendukung penyelenggaraan program ini.
“Luas Sekolah Rakyat yang dibutuhkan sesuai arahan Presiden adalah 5 – 10 hektar yang meliputi ruang kelas untuk SD, SMP dan SMA beserta seluruh fasilitasnya. Adapun desain prototipe disusun oleh Kementerian PU,” kata Syaifullah Yusuf.
