TERASBERITA.ID, JAKARTA – Majelis Dzikir Hubbul Wathon (MDHW) bersama Gerakan Indonesia Optimis (GIO) juga CISS (Centre of Intelligence Strategic Studies), menggelar Deep Talk Indonesia Serial Ramadan, menghadirkan stakeholders pesta demokrasi lima tahunan, di kantor GIO, Tebet, Kota Jakarta Selatan pada (7/4/2023).
Diskusi melalui Deep Talk Indonesia ini dimaksudkan untuk meninjau kerawanan pemilu 2024 agar mampu melahirkan solusi sebagai langkah preventif terhadap potensi ancaman penyelenggaraan Pemilu 2024, seperti; polarisasi masyarakat, disinformasi serta penyebaran konten hoaks, dan lain sebagainya.
Agenda dibuka dengan sambutan dari Ketua Umum PB MDHW KH. Muhammad Musthofa Aqiel Siraj, yang menyampaikan pentingnya menumbuhkan kesadaran berpolitik yang baik, sebab Al-Quran mengamanatkan hal tersebut.
“Kita sebagai masyarakat, perlu berpatisipasi menjadi pemilih yang baik. Semoga dengan adanya ruang diskusi seperti ini, mampu menumbuhkan kesadaran berpolitik yang sesuai titah kitab suci” Ujarnya.
Perhelatan yang membahas tantangan dan strategi Pemilu dari sudut pandang keamanan, perlu dijadikan sebagai langkah untuk meninjau potensi ancaman perpecahan yang mungkin saja terjadi.
Pengamat Intelijen dan Keamanan Simon, sapaan akrab Ngasiman Djoyonegoro memandang perlu diperkuatnya sistem oleh para stakeholders dan partisipasi masyarakat yang ideal.
“Mari kita jadikan agenda lima tahunan (Pemilu 2024) ini sebagai momentum yang menumbuhkan kesadaran politik elektoral yang sehat,” kata Simon.
Simon juga mengatakan agar penyelenggara kita menjamin kepastian terselenggaranya Pemilu, karena hari ini masyarakat masih menunggu fiksasi sistem yang diterapkan.
“Bagaimanapun keputusan yang dikeluarkan oleh penyelenggara (KPU), kita sebagai masyarakat tetap harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan sesama anak bangsa,” kata Simon.
Simon menambahkan, bahwa selain penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu. Sinergisitas TNI-Polri juga merupakan pilar penting yang harus tegak di tengah-tengah kontestasi akbar lima tahunan itu.
Sebab di periode lalu, sinergisitas TNI-Polri berhasil mengawal penuh jalannya pesta demokrasi di 2019 silam yang dapat dijadikan sebagai referensi tahun depan.
Sehingga, masyarakat sangat berharap agar proses ini tetap dijaga dan lestari. Guna mewujudkan nilai yang terkandung di dalam Pancasila.
“Soliditas dan sinergisitas TNI-Polri merupakan bagian dari manifestasi institusi keamanan dan pertahanan negara yang berdaulat, serta memperkokoh implementasi yang terkandung dalam Pancacila ke-3 “Persatuan Indonesia.” Tandas Simon.
Anggota Komisi II DPR RI, Yanuar Prihatin yang akrab disapa Yanuar memaparkan sejumlah hal yang terjadi di Perlemen.
Menurutnya, nuansa perpolitikan di Indonesia sedang kuat membahas pelaksanaan Pemilu yang tepat waktu.
Sebab, hal itu merupakan amanat konstitusi sebagai agenda lima tahunan yang wajib dilaksanakan.
“Kita sedang berupaya kuat bersama dengan penyelenggara untuk menetapkan penyelenggaraan Pemilu tepat waktu,” kata Yanuar
Pemilu yang diadakan di era keterbukaan, memungkinkan segala potensi yang melemahkan Pemilu terjadi di media, khususnya media sosial. Dalam hal ini, KPI harus siap menghadapi gegap gempita yang terjadi di media.
“KPI sebagai pelaksana Undang-undang diamanatkan menjadi pengawas lalu lintas media yang ideal,” kata Komisioner KPI, Mimah Susanti.
Dari sisi kewenangan, KPI akan terus berusaha mengupayakan terwujudnya lalu lintas maya yang baik, sebab dampak dari kontestasi akbar politik periode lalu banyak menyasar ruang media.
Maka penting bagi KPI untuk menjalin kemitraan strategis bersama lembaga negara maupun swasta guna mewujudkan media yang ramah saat Pemilu 2024 berlangsung.
“Kami (KPI) akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjalin kemitraan strategis dengan lembaga (negara) maupun swasta untuk menciptakan Pemilu 2024 yang berintegritas dan damai sesuai arahan Presiden,” kata KPI.
Ali Rif’an, Direktur Arus Survei Indonesia (ASI) memaparkan sejumlah pandangan tentang situasi strategis khususnya yang berkembang kuat di akar rumput. Menurutnya, masyarakat hari ini telah lebih tanggap terhadap isu politik elektoral.
“Di era arus lalu lintas informasi yang borderless ini, masyarakat kita sudah lebih tinggi pengetahuannya akan penyelenggaraan Pemilu,” ujar Ali Rif’an.
Ali sapaan akrab Ali Rif’an, itu juga menyampaikan bahwa stakeholders terkait penyelenggaraan Pemilu harus mengoptimalkan sistem sosialisasi Pemilu yang lebih terkini guna menyasar millenial sebagai pemilih terbanyak.
“Penguatan sistem oleh stakeholders, (dalam hal ini) khususnya KPU, harus dapat menyajikan sosialisasi yang dikemas untuk golongan muda sebagai pemilih terbanyak yang mencapai 55 hingga 60 persen, dan pengguna internet maupun media sosial yang mencapai angka 200 jutaan pengguna,” kata Ali.
Secara kesuluruhan, Deep Talk Indonesia serial Ramadan berupaya mewujudkan produk pemikiran segar yang terkait dengan pesta demokrasi lima tahunan Republik Indonesia.
Gelar yang menghabiskan waktu sekitar 120 menit itu ditutup dengan acara buka puasa bersama yang melibatkan para aktivis dari kalangan mahasiswa maupun lembaga kemasyarakatan.
(redaktur: deros/drs)
